HIGHLIGHT : TINJU | SEA GAMES 217

Satlak Prima Usul Wewenang Kelola Anggaran

Satlak Prima Usul Wewenang Kelola Anggaran

TERBATASNYA ruang gerak Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dianggap sebagai salah satu penyebab gagalnya Indonesia berprestasi di SEA Games 2017.

Karena itu, Ketua Satlak Prima Achmad Sutjipto meminta agar pihaknya bisa menjadi satuan kerja (satker) agar bisa memiliki kebebasan untuk mengimplementasikan segala rencana.

"Kalau penyelenggara Asian Games (Inasgoc), mereka adalah satker. Inasgoc dipimpin oleh Pak Erick Thohir, ia bukan pegawai negeri sipil (PNS), tapi bisa mengelola anggaran, bisa memilih pejabat pembuat komitmen (PPK), dan lainnya. Nah, jadikan Satlak Prima sebagai satker agar bisa kendalikan logistik," kata Sutjipto dalam Diskusi bersama PWI Pusat di Jakarta, Selasa (5/9).

Satlak Prima saat ini, jelas Sutjipto, hanya sebagai penyedia program latihan untuk para atlet. Lembaga itu juga seharusnya bisa menerjunkan atlet ke banyak laga uji coba untuk mengukur kemampuan atlet sebagai cara untuk memetakan kekuatan dan kelemahan lawan. Namun, untuk bisa mengirimkan atlet ke berbagai ajang, tetap tidak leluasa untuk menggunakan anggaran karena dipegang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Sedangkan Kemenpora dengan tegas harus mengikuti aturan agar tidak menyalahi jika ingin mencairkan anggaran.

Menanggapi itu, Plt Deputi IV Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Yuni Poerwanti menyatakan wacana untuk menjadikan Satlak Prima sebagai satker akan dikaji dan dibahas bersama Menpora Imam Nahrawi. Yuni mengakui bahwa yang menjadi sorotan sekarang ini memang lah mengenai prosedur yang berbelit-belit. Karena itu, bulan depan hingga Desember, pihaknya akan mulai merapikan segala struktur yang ada.

"Begitu dana turun, kami mulai ancang-ancang. Kami harap tidak ada lagi banyak perubahan struktur atau rotasi-rotasi supaya tidak jadi masalah. Kami, Kemenpora, jujur saja malu karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini, sampai ada pembayaran honor terlambat, peralatan juga tidak ada," kata Yuni.

Sementara itu, pengamat olahraga Fritz Simanjuntak mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan olahraga di Indonesia harusnya cepat disikapi oleh Menpora. Sebaiknya Menpora berani ambil diskresi untuk memenuhi kebutuhan para atlet bukan sebuah tindak pidana korupsi. "Pengeluaran untuk olahraga adalah bukan pemborosan, tapi investasi," kata Fritz.

Ia juga menyatakan ide untuk menjadikan Satlak Prima sebagai satker juga ide yang bagus. Namun, jangan mengubah lainnya seperti sistem dan struktur pemusatan latihan nasional serta organisasi terkait karena ditakutkan bakal membuat prestasi olahraga Indonesia diam di tempat. "Siapkan atlet tidak hanya untuk Asian Games 2018 saja, juga yang bisa menuju ke Olimpiade," kata Fritz.

Dari data yang dimiliki Sutjipto, ia menjelaskan bahwa Indonesia kehilangan 17 medali emas dari SEA Games 2017 yang diselenggarakan di Malaysia pada bulan lalu.

Seharusnya 20 medali emas, namun ada tiga atlet yang ditargetkan medali perak, justru menjadi juara satu. Mereka, adalah Deni dan I Ketut Ariana dari cabang olahraga angkat besi serta senam ritmik atas nama Rifda Irfana.

Sutjipto mengatakan faktor penyebab hilangnya 17 medali itu sangat banyak, antara lain karena ada atlet yang tidak memandang seluruh lawan sebagai kompetitor utama, jadwal pertandingan yang diubah secara mendadak sehingga atlet yang mengambil dua nomor belum sempat beristirahat, tidak profesionalnya wasit, hingga persiapan atlet yang kurang optimal.

Tapi, Sutjipto mengatakan menurunnya perolehan medali emas Indonesia tidak separah negara lain. "Pada 2017 Indonesia turun 19,14% dari SEA Games 2015. Thailand, dari 95 keping turun 24,21%, lalu Singapura, dari 84 keping dari 32,14%. Sayangnya, kita hanya bisa melihat yang absolutnya, dari perolehan emas dan berapa ranking di klasemen," tandasnya.

Banner Sportanews

BACA JUGA